PAN DKI Dukung Sosialisasi Protokol Corona Pakai Peti Mati?
Fahri Hamzah Bicara Soal Berat Badan Jokowi
Soal Sosialisasi Corona, PKS Minta Pemprov DKI Libatkan Tokoh Agama?

 
loading...

Sarangberita.com > Peristiwa
 
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
 
05-12-2019 07:17:36 - Dibaca 359 Kali
 
 
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Sumber Foto : cnnindonesia.com
 
loading...
 
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut aturan pendataan majelis taklim yang diatur Kementerian Agama (Kemenag) lewat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim mirip kebijakan era Orde Baru.

Sohibul mengatakan pemerintah tak perlu mendata majelis taklim. Menurutnya, aturan tersebut akan membatasi kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

"Kami melihat apa yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan dan ini mengingatkan kita kepada dulu Orba dengan fenomena yang sama," kata Sohibul saat ditemui usai lawatan ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/12) malam.

Sohibul meminta pemerintah untuk lebih bijak. Dia menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
 
 


"Tentu kami kritisi karena ini sesuatu yang tidak proporsional dan terlalu mengintervensi kegiatan sosial keagamaan masyarakat," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir juga mengkritisi kebijakan tersebut. Dalam pertemuan PKS dan PP Muhammadiyah, kebijakan pendataan majelis taklim juga jadi salah satu poin pembahasan.

Haedar mengatakan Muhammadiyah menghargai niat pemerintah saat membuat kebijakan itu. Namun mereka meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan diskriminatif.

"Kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan, tidak nyambung juga. Pada saat yang sama kebijakan itu tidak boleh diskriminatif," ucap Haedar.

Menurutnya, jika ada majelis taklim yang menjadi wadah penyebaran ajaran radikalisme, tak perlu semua majelis taklim diawasi. Haedar menyarankan pemerintah menyasar akar masalah radikalisme, bukan malah membatasi kegiatan keagamaan.

loading...

"Biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif, keberagamaan yang menciptakan damai kemudian toleran, kemudian memberi rahmat bagi lingkungan," ujar Haedar.

Sebelumnya, Kemenag menerbitkan aturan pendataan majelis taklim lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pasal 6 ayat (1) regulasi itu mengatur majelis taklim harus terdaftar di Kemenag.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur setiap majelis taklim harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang berlaku lima tahun. Sementara Pasal 19 menyatakan majelis taklim harus melaporkan kegiatan selama satu tahun paling lambat 10 Januari setiap tahunnya.

Namun demikian, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan pendataan majelis taklim tidak wajib. Aturan itu hanya mengatur pendataan majelis taklim untuk kepentingan administratif. Sehingga tak ada sanksi bagi majelis taklim yang tak melakukan pendaftaran.

"Dalam pasal 6, sengaja kita gunakan diksi 'harus', bukan 'wajib' karena kata harus sifatnya lebih ke administratif, sedangkan kalau 'wajib' berdampak sanksi. Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12).
 
Video :
 
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul: PKS Sebut Pendataan Majelis Taklim Mirip Kebijakan Orde Baru
 
Sumber : cnnindonesia.com
 
 
 
 
- PERISTIWA -
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Pengamat Nilai Anies Lempar Tanggung Jawab Soal Toa Banjir!

(10-08-2020 14:51:05 - Dibaca 485 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Jokowi Bakal Beri Fadli dan Fahri Bintang Penghargaan?

(10-08-2020 14:28:19 - Dibaca 758 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Walikota Banjarbaru Meninggal Dunia Setelah Terinfeksi Virus Corona

(10-08-2020 08:57:09 - Dibaca 278 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal Penghinaan, Pengacara Ungkap Ahok Beri Sinyal Cabut Laporan?

(07-08-2020 20:08:42 - Dibaca 318 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Kadisdik di Jambi Minta Jatah Makan ke Kantin Pakai Surat Edaran?

(07-08-2020 12:07:09 - Dibaca 149 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Kantor PDIP di Cianjur Dilempar Bom Molotov

(07-08-2020 11:49:28 - Dibaca 315 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Jumlah Kasus Positif COVID-19 dari Klaster Rumah Makan Rawon Bertambah 7 Orang!

(06-08-2020 13:48:11 - Dibaca 356 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Bupati Tangerang Sebut AEON Mall BSD Ditutup Sementara Karena 2 Pegawai Positif Corona!

(06-08-2020 09:35:06 - Dibaca 266 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Youtube Hapus Video Anji-Hadi Soal Obat Corona, Ini Alasannya!

(04-08-2020 09:11:59 - Dibaca 134 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal PJJ, Pimpinan DPRD DKI Ini Minta Nadiem Mundur? Apa maksudnya?

(01-08-2020 20:51:07 - Dibaca 206 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Positif Covid-19 dan Diabetes, Ketua DPRD Jepara Meninggal!

(01-08-2020 18:12:58 - Dibaca 179 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Presiden Jokowi Telepon Raja Salman Ucapkan Selamat Iduladha 1441 H

(01-08-2020 16:15:54 - Dibaca 262 Kali)

 
- BERITA LAIN -
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
PAN DKI Dukung Sosialisasi Protokol Corona Pakai Peti Mati?

(13-08-2020 08:53:49 - Dibaca 38 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Fahri Hamzah Bicara Soal Berat Badan Jokowi

(13-08-2020 08:49:54 - Dibaca 104 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal Sosialisasi Corona, PKS Minta Pemprov DKI Libatkan Tokoh Agama?

(13-08-2020 08:39:15 - Dibaca 45 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Amien Rais Minta Jokowi Tidak Jadi Pemimpin Partisan, Apa maksudnya?

(13-08-2020 08:32:55 - Dibaca 79 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Kejagung Sebut Pinangki Diduga Kondisikan PK Djoko Tjandra!

(12-08-2020 20:12:41 - Dibaca 99 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Tersangka Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan!

(12-08-2020 20:07:35 - Dibaca 216 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
PA 212 Sebut Prabowo Tak Akan Maju Lagi di Pilpres Jika Paham Etika Politik?

(10-08-2020 15:06:14 - Dibaca 260 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
NasDem Persilakan Rizieq dan UAS Ikut Konvensi Capres?

(10-08-2020 15:01:10 - Dibaca 765 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
PA 212 Sebut Tak Bakal Dukung Prabowo Lagi?

(10-08-2020 14:57:39 - Dibaca 408 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Pengamat Nilai Anies Lempar Tanggung Jawab Soal Toa Banjir!

(10-08-2020 14:51:05 - Dibaca 485 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Jokowi Bakal Beri Fadli dan Fahri Bintang Penghargaan?

(10-08-2020 14:28:19 - Dibaca 758 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Polisi Sudah Kantongi Pelaku 7 Penembakan Misterius di Tangsel!

(10-08-2020 13:13:58 - Dibaca 132 Kali)

Amien Rais Minta Jokowi Tidak Jadi Pemimpin Partisan, Apa maksudnya?
Kejagung Sebut Pinangki Diduga Kondisikan PK Djoko Tjandra!
Tersangka Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan!

TERPOPULER

1. Ternyata Utang 396 T Dibuat Zulkifli Hasan Saat jadi Menteri!

2. GNR Balik Arah Dukung Jokowi, Ini Kata PAN!

3. Gerindra Tuding Aksi Jokowi di Pembukaan Asian Games Pencitraan, Apa maksudnya?

4. Ratna Sarumpaet Serang Kiai Ma'ruf Amin, Ini Respon Tegas GP Ansor!

5. Roy Suryo Bicara Soal Asian Games 2018 Sebagai Ajang Pencitraan Politik?

6. Neno Ditolak, Fadli Zon Minta Kapolda Riau Dicopot, Apa maksudnya?

7. Ketum PPP Ungkap Cawapres Jokowi Mengarah ke Mahfud Md!

8. Fadli Zon Langsung Hapus Pollingnya Sendiri Karena Jokowi Menang!

9. Ini Deretan Kepala Daerah yang Balik Arah Dukung Jokowi!

10. Ini Kriteria Pekerja yang Dapat Bantuan Rp 600 Ribu!




HIBURAN JAKARTA KESEHATAN NASIONAL LIFESTYLE POLITIK TRAVEL INTERNASIONAL OTOMOTIF TEKNOLOGI
VIDEO PENDIDIKAN SPORT INSPIRATION PROPERTI PERISTIWA FINANCE REGIONAL HUKUM & KRIMINAL EKONOMI

SARANGBERITA.COM adalah media informasi tentang segala macam berita nasional maupun internasional.
Sebagai media belajar, pengetahuan dan menambah wawasan.
Menyajikan berita dari berbagai sumber terpercaya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Copyright ET24 @022017