Dampak Revitalisasi, Nasib Rusa di Monas Terancam?
DPRD DKI Ingatkan Ancaman Pidana Soal Tebang 190 Pohon Monas!
Soal MeMiles, Polisi Heran Dengar Cerita Ari Sigit?



loading...

Sarangberita.com > Peristiwa
 
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
 
05-12-2019 07:17:36 - Dibaca 259 Kali
 
 
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Sumber Foto : cnnindonesia.com
 
loading...
 
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut aturan pendataan majelis taklim yang diatur Kementerian Agama (Kemenag) lewat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim mirip kebijakan era Orde Baru.

Sohibul mengatakan pemerintah tak perlu mendata majelis taklim. Menurutnya, aturan tersebut akan membatasi kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul.

"Kami melihat apa yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan dan ini mengingatkan kita kepada dulu Orba dengan fenomena yang sama," kata Sohibul saat ditemui usai lawatan ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/12) malam.

Sohibul meminta pemerintah untuk lebih bijak. Dia menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan kembali kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.


"Tentu kami kritisi karena ini sesuatu yang tidak proporsional dan terlalu mengintervensi kegiatan sosial keagamaan masyarakat," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir juga mengkritisi kebijakan tersebut. Dalam pertemuan PKS dan PP Muhammadiyah, kebijakan pendataan majelis taklim juga jadi salah satu poin pembahasan.

Haedar mengatakan Muhammadiyah menghargai niat pemerintah saat membuat kebijakan itu. Namun mereka meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan diskriminatif.

"Kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan, tidak nyambung juga. Pada saat yang sama kebijakan itu tidak boleh diskriminatif," ucap Haedar.

Menurutnya, jika ada majelis taklim yang menjadi wadah penyebaran ajaran radikalisme, tak perlu semua majelis taklim diawasi. Haedar menyarankan pemerintah menyasar akar masalah radikalisme, bukan malah membatasi kegiatan keagamaan.

loading...

"Biarkan majelis taklim itu menjadi kekuatan dinamis untuk menghidupkan keberagamaan yang positif, keberagamaan yang menciptakan damai kemudian toleran, kemudian memberi rahmat bagi lingkungan," ujar Haedar.

Sebelumnya, Kemenag menerbitkan aturan pendataan majelis taklim lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pasal 6 ayat (1) regulasi itu mengatur majelis taklim harus terdaftar di Kemenag.

Pasal 9 dan Pasal 10 mengatur setiap majelis taklim harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang berlaku lima tahun. Sementara Pasal 19 menyatakan majelis taklim harus melaporkan kegiatan selama satu tahun paling lambat 10 Januari setiap tahunnya.

Namun demikian, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan pendataan majelis taklim tidak wajib. Aturan itu hanya mengatur pendataan majelis taklim untuk kepentingan administratif. Sehingga tak ada sanksi bagi majelis taklim yang tak melakukan pendaftaran.

"Dalam pasal 6, sengaja kita gunakan diksi 'harus', bukan 'wajib' karena kata harus sifatnya lebih ke administratif, sedangkan kalau 'wajib' berdampak sanksi. Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12).
 
Video :
 
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul: PKS Sebut Pendataan Majelis Taklim Mirip Kebijakan Orde Baru
 
Sumber : cnnindonesia.com
 
 
 
 
- PERISTIWA -
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Ketua DPR Puan Maharani Perintahkan DKI Kembalikan Monas Sedia Kala!

(22-01-2020 21:14:48 - Dibaca 14.267 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Belum Dapat Izin Setneg, DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Dihentikan!

(22-01-2020 20:38:12 - Dibaca 327 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Ini Kata Pemkot Surabaya Terkait Surat Edaran RW di Surabaya Soal Iuran Nonpribumi!

(21-01-2020 20:16:30 - Dibaca 408 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal Iuran Nonpribumi yang Viral, Ini Isi Surat Edarannya!

(21-01-2020 20:01:33 - Dibaca 381 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Surat Edaran RW di Surabaya Ini Viral Karena Sebut Iuran 2 Kali Lipat Bagi Nonpribumi?

(21-01-2020 18:46:18 - Dibaca 563 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal Keraton Agung Sejagat, Ini Kata Sultan Yogya!

(21-01-2020 07:54:37 - Dibaca 172 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Warga Tamansari Korban Penggusuran Minta MUI Mengerti Kondisi!

(20-01-2020 21:07:20 - Dibaca 376 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Gempa Magnitudo 6,6 Goyang Warga Sulut!

(20-01-2020 08:21:22 - Dibaca 167 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Demo Soal Omnibus Law di DPR Hari Ini, 6 Ribu Personel Gabungan Disiagakan!

(20-01-2020 08:08:03 - Dibaca 369 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Siapakah Grand Prime Minister yang Pimpin Sunda Empire?

(18-01-2020 08:21:14 - Dibaca 816 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Kasus Siswi Diteror Gegara Tak Berjilbab Dimediasi Bupati Sragen!

(16-01-2020 16:28:56 - Dibaca 292 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
M Taufik Tuding Massa Demo yang Kontra Anies Dibayar Rp 100 Ribu?

(15-01-2020 11:37:06 - Dibaca 604 Kali)

 
- BERITA LAIN -
Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Dampak Revitalisasi, Nasib Rusa di Monas Terancam?

(23-01-2020 09:51:52 - Dibaca 358 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
DPRD DKI Ingatkan Ancaman Pidana Soal Tebang 190 Pohon Monas!

(23-01-2020 07:58:59 - Dibaca 1.336 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal MeMiles, Polisi Heran Dengar Cerita Ari Sigit?

(23-01-2020 07:53:39 - Dibaca 701 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Setneg Sebut Revitalisasi Monas Belum Ada Izin dari Komisi Pengarah!

(22-01-2020 21:49:10 - Dibaca 404 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Pabrik Bihun Bercampur Kecoa di Sumsel Digerebek Polisi!

(22-01-2020 21:42:44 - Dibaca 503 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Ketua DPR Puan Maharani Perintahkan DKI Kembalikan Monas Sedia Kala!

(22-01-2020 21:14:48 - Dibaca 14.267 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
DPRD Minta Revitalisasi Monas Disetop Karena Belum Dapat Izin Setneg, Dinas Cipta Karya Ngadu ke Anies?

(22-01-2020 20:42:12 - Dibaca 925 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Belum Dapat Izin Setneg, DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Dihentikan!

(22-01-2020 20:38:12 - Dibaca 327 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal Integrasi Transportasi Indonesia, Anies Sentil Kebijakan Pemerintah?

(22-01-2020 20:30:34 - Dibaca 444 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Eks Dosen IPB Abdul Basith Didakwa Terlibat Pembuatan Bom Molotov!

(22-01-2020 20:24:57 - Dibaca 134 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Ini Kata Pemkot Surabaya Terkait Surat Edaran RW di Surabaya Soal Iuran Nonpribumi!

(21-01-2020 20:16:30 - Dibaca 408 Kali)

Tak Setuju Majelis Taklim Didata Pemerintah, Ini Kata PKS!
Soal Iuran Nonpribumi yang Viral, Ini Isi Surat Edarannya!

(21-01-2020 20:01:33 - Dibaca 381 Kali)

Setneg Sebut Revitalisasi Monas Belum Ada Izin dari Komisi Pengarah!
Pabrik Bihun Bercampur Kecoa di Sumsel Digerebek Polisi!
Ketua DPR Puan Maharani Perintahkan DKI Kembalikan Monas Sedia Kala!

TERPOPULER

1. Pergub Ahok Dicabut, Ini Komentar Tegas Refly Harun!

2. Dulu Sering Kritik Ahok, Sekarang Mereka Sering Membela, Mengapa?

3. Anies Sebut Gaji Ketua KPK DKI Rp 41 juta Sudah Sesuai Aturan, Aturan dari mana?

4. Ketua DPR Puan Maharani Perintahkan DKI Kembalikan Monas Sedia Kala!

5. Fadli Zon Tuding Alumni UI Pendukung Jokowi Tak Berakal Sehat, Apa maksudnya?

6. Cucu Jokowi Jan Ethes Dipersoalkan Kubu Prabowo, Ini Kata Bawaslu!

7. SBY Minta Jokowi Tinggalkan Legacy yang Baik Setelah Tak Menjabat Presiden, Apa maksudnya?

8. Tanggapi Maklumat Rizieq, Yusril Perintahkan Usir Anggota FPI dari PBB!

9. Paslon 02 Pakai Jas, Peci dan Gelar Haji di Surat Suara, Ini Alasannya!

10. Ini Reaksi Ganjar Soal Prabowo Sebut Jateng Lebih Besar dari Malaysia!




JAKARTA KESEHATAN NASIONAL LIFESTYLE POLITIK TRAVEL INTERNASIONAL OTOMOTIF TEKNOLOGI VIDEO
PENDIDIKAN SPORT INSPIRATION PROPERTI PERISTIWA FINANCE REGIONAL HUKUM & KRIMINAL EKONOMI

SARANGBERITA.COM adalah media informasi tentang segala macam berita nasional maupun internasional.
Sebagai media belajar, pengetahuan dan menambah wawasan.
Menyajikan berita dari berbagai sumber terpercaya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Copyright ET24 @022017